Validasi DPT Diperlukan Guna Antisipasi Pesatnya Pertumbuhan Pemiih Pemula

23-11-2023 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Kamis (23/11/2023). Foto: Wilga/nr

 

PARLEMENTARIA, Karo - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menjelaskan akan pentingnya memperhatikan data Daftar Pemiih Tetap (DPT) yang valid dan terbaru. Sebab, menurutnya, DPT selalu menjadi isu penting dikarenakan Indonesia belum mempunyai satu sistem basis data yang terintegrasi.

 

“DPT itu selalu menjadi isu setiap mau menjelang pemilu. Penyebabnya adalah kita memang belum punya sistem database kependudukan yang terintegrasi, sistematis gitu. Data penduduk kita itu masih bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Ada yang di konteks sosial, pertanian, ada di macam-macam,” terang Doli kepada Parlementaria usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II ke Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Kamis (23/11/2023).

 

Selain belum memiliki sistem basis data yang terintegrasi, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan pertumbuhan yang pesat dari pemilih pemula juga menjadi faktor lain terkait pentingnya validasi DPT.

 

Indonesia belum memiliki database kependudukan yang terintegrasi. Karena itu penyelenggara Pemilu harus senantiasa berkoordinasi dengan Disdukcapil setempat untuk terus update kevalidan DPT.  Terlebih, banyak pemilih pemula yang berhak memilih di Pemilu 2024

“Kemudian kita ini negara besar, terus berkembang, apalagi kita ini negara yang termasuk mengalami bonus demografi. Jadi percepatan pertumbuhan penduduk, anak muda ini (termasuk) para pemilih pemula ini kan juga cepat. Oleh karena itu memang harus diantisipasi (dibentuknya basis data yang terintegrasi),” sambungnya.

 

Legislator Dapil Sumatera Utara III ini kemudian mengingatkan pada seluruh penyelenggara pemilu di Kabupaten Karo untuk pentingnya koordinasi yang intensif dan terpadu antara penyelenggara dengan pemerintah daerah setempat, terutama Disdukcapil.

“Kalau misalnya selama ini komunikasinya bagus, saya kira itu dapat mengurangi masalah-masalah yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

 

Namun demikian, Doli menilai koordinasi antara penyelenggara Pemilu dengan pemerintah Kabupaten Karo sudah cukup baik. Hanya saja, ia meminta agar fokus kedepannya adalah mendata lebih lanjut para pemilih pemula terutama di sekolah-sekolah yang dinilai masih minim kesadarannya untuk membuat KTP, yang merupakan salah satu syarat terdaftar sebagai DPT.

 

“Karena kadang-kadang juga ada muncul ego sektoral, saling menahan data, tapi alhamdulillah kan saya dengar di Kabupaten Karo ini bagus. Ke depan tinggal dipetakan saja komunikasi antara KPU dengan Disdukcapil,” pungkas Doli. (we/rdn)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...